Tahapan Program Harus Secara Sistematis

Enung Irawati
Metrobarito.com, Buntok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan (Barsel) menginginkan penyerapan anggaran tahun 2024 bisa lebih sehat dibanding tahun sebelumnya.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua II DPRD Barsel, Hj. Enung Irawati, Minggu (14/07/2024).
Enung Irawati mengatakan, penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien, sesuai rencana dan prioritas program yang telah disusun.
Oleh sebab itu, kata dia, diharapkan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) diminta menjalankan tahapan program secara sistematis, guna menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun, yang berbuntut pada sulitnya pelaporan keuangan daerah hingga penyerapan ekonomi yang tidak optimal.
Dia menyampaikan, bahwa lonjakan realisasi penyerapan anggaran akhir tahun itu sangat tidak sehat. Baik ditinjau dari segi perekonomian, administrasi maupun manajerial keuangan negara.
Dia mengatakan, penyerapan anggaran yang rendah di awal tahun dan kemudian menumpuk di akhir tahun seolah menjadi trend dalam penyerapan anggaran daerah.
“Untuk itu diimbau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berkonsentrasi terhadap program yang ada, dan menjalankan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya supaya setiap kendala lapangan mampu teratasi,” ungkapnya.
Mengingat manfaat anggaran adalah untuk pembangunan dan masyarakat, hendaknya seluruh komponen terkait berperan aktif dan bekerja sesuai tahapan program, agar penyerapan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai penjadwalan.
Menurutnya, bahwa pemerintah daerah harus mengakui karena setiap tahun memang mengalami keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
Namun demikian, kata dia, hasil tersebut bakal dijadikan masukan tersendiri bagi pemerintah daerah Barsel, sebagai evaluasi kinerja di tahun selanjutnya, untuk ditindaklanjuti dan dibenahi ke arah lebih baik.
Menyangkut transpransi keuangan, lanjut dia, memang telah menjadi prosedur penting untuk menjaga integritas Pemerintahan.
Dimana, kata dia, profesionalisme dan baiknya sebuah Pemerintahan dapat di lihat dari seberapa transprannnya pengelolaan keuangan Pemerintah.
“Transparansi keuangan tidak bisa ditawar-tawar lagi, dalam pengelolaan keuangan, sebab ditakutkan tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian negara atau daerah,” pungkasnya. (Ab/red*)